BKD | Izin Belajar

Izin Belajar

TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN BELAJAR PNS KABUPATEN BATANG

  •  Dasar hukum

Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian izin belajar, kenaikan pangkat, penyesuaian ijasah dan kenaikan pangkat reguler ke pembina golongan ruang IV/A ke atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

  •    Pengertian
  1. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau peguruan tinggi.
  2. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri.
  3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
  4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati
  5. Permohonan izin belajar diajukan paling lambat 6 ( enam ) bulan sejak di terima di Peguruan Tingi, melalui Perangkat Daerah masing masing kepada Bupati.
  • Ketentuan pengajuan izin belajar Pegawai Negeri Sipil
  1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 ( satu ) tahun sejak diangkat sebagai PNS
  2. Mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang
  3. Tidak meninggalkan tugas jabatan
  4. Unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 ( satu ) tahun paling sedikit bernilai baik
  5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat
  6. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
  7. Bidang pendidikan yang diikuti sesuai dan/atau mendukung Tugas dan fungsi jabatan pada perangkat daerah yang bersangkutan
  8. Biaya pendidikan di tanggung oleh PNS yang bersangkutan
  9. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan kelas jauh dan/atau jarak jauh kecuali Universitas Terbuka dan Peguruan Tinggi lain yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang
  10. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
  11. Jarak tempuh dari tempat kerja ke tempat pendidikan paling jauh 100 ( seratus ) kilometer atau waktu tempuh 2 (dua ) jam
  12. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
  13. PNS yang melaksanakan izin belajar wajib membuat laporan kemajuan pendidikan / laporan akademis paling sedikit 1 ( satu) kali setiap tahun dan laporan akhir pelaksanaan izin belajar kepada kepala badan; dan
  14. Ijazah sebelumnya telah mendapat pengakuan dalam administrasi kepegawaian
  • Persyaratan pengajuan izin belajar
  1. Surat pemohonan dari PNS yang bersangkutan di tujukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat daerah
  2. Foto copy SK Pangkat terakhir yang di legalisir
  3. Foto copy DP3 Tahun terakhir yang di legalisir
  4. Foto copy Ijazah Terakhir
  5. Surat  keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Pimpinan OPD
  6. Surat Keterangan uraian tugas dari pimpinan OPD
  7. Surat Rekomendasi dari pimpinan OPD
  8. Surat Keterangan lulus Ujian Masuk Dari pimpinan lembaga yang berwenang
  9. Jadwal pelajaran/kuliah yang di tandatangani oleh pimpinan lembaga yang  berwenang
  10. Surat Keterangan akreditasi (minimal B ) yang di keluarkan oleh lembaga
  11. Surat keterangan lulus ujian masuk dari pimpinan lembaga yang berwenang 
  12. Asli surat keterangan Dokter Pemerintah
  13. Daftar riwayat hidup
  14. Surat keterangan tidak menuntut penyesuaian ijazah bermaterai Rp. 10.000,-

Berikut kami lampirkan contoh format permohonan izin belajar :

Contoh format permohonan izin belajar (Download)