Pensiun

  1. PROSES PENSIUN

Dasar Hukum :

  • Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
    • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
    • Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
    • Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 63/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
    • Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
    • Keputusan Kepala BKN nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
  1. BUP ( Batas Usia Pensiun )
  1. Gol IV/c ke atas
    • Pemohon mengajukan permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS ditujukan kepada Bupati Batang.
    • Setelah ada seleksi administrasi oleh BKD dan dinyatakan lengkap, maka permohonan yang bersangkutan diteruskan kepada Presiden dengan tembusan BKN melalui pengantar Bupati Batang.
    • Oleh BKN diterbitkan Pertimbangan Teknis yang ditujukan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet.
    • Terbit Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS.
  2. Gol IV/b ke bawah
    • Pemohon mengajukan permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS ditujukan kepada Bupati Batang.
    • Setelah ada seleksi administrasi oleh BKD dan dinyatakan lengkap, maka permohonan yang bersangkutan diteruskan kepada Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta.
    • Oleh Kantor Regional I BKN Yogyakarta diterbitkan Keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS

 

  1. APS ( Atas Permintaan Sendiri )
  2. Gol IV/c
    1. Pemohon mengajukan permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS ditujukan kepada Bupati Batang.
    2. Setelah ada seleksi administrasi oleh BKD dan dinyatakan lengkap, maka permohonan yang bersangkutan diteruskan kepada Presiden dengan tembusan BKN melalui pengantar Bupati Batang.
    3. Oleh BKN diterbitkan Pertimbangan Teknis yang ditujukan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet.
    4. Terbit Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS
  3. Gol IV/a dan IV/b
    1. Pemohon mengajukan permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS ditujukan kepada Bupati Batang.
    2. Setelah ada seleksi administrasi oleh BKD dan dinyatakan lengkap, maka permohonan yang bersangkutan diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala BKD Prov Jateng
    3. Oleh Gubernur Jawa Tengah diterbitkan Keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS

 

  • Gol III/d ke bawah
    1. Pemohon mengajukan permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS ditujukan kepada Bupati Batang.
    2. Setelah ada seleksi administrasi oleh BKD dan dinyatakan lengkap, maka diterbitkan Keputusan Bupati Batang tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS

 

  1. MPP ( Masa Persiapan Pensiun )
    1. Pemohon mengajukan permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS ditujukan kepada Bupati Batang.
    2. Setelah ada seleksi administrasi oleh BKD dan dinyatakan lengkap, maka diterbitkan Keputusan Bupati Batang tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS

 

Persyaratan Permohonan Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP)

  1. Surat Permohonan dari Yang Bersangkutan dan Instansi;
  2. Foto Copy sah KARPEG;
  3. Foto Copy sah SK CPNS ;
  4. Foto Copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
  5. Foto Copy sah Kpenaikan Gaji Berkala Terakhir;
  6. Foto Copy sah Surat Nikah;
  7. Foto Copy sah Akta Kelahiran Anak;
  8. Pas Photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 5 (lima) lembar;
  9. Daftar Susunan Keluarga;
  10. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
  11. SK Jab. Bagi pejabat struktural
  12. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
  13. Foto Copy sah DP-3 Terakhir.

( masing-masing dibuat rangkap 3 )

Persyaratan Permohonan Pensiun Janda/Duda

  1. Surat Permohonan dari Yang Bersangkutan dan Instansi;
  2. Foto Copy sah KARPEG;
  3. Foto Copy sah Karis/Karsu;
  4. Foto Copy sah SK CPNS ;
  5. Foto Copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
  6. Foto Copy sah Surat Nikah;
  7. Foto Copy sah Akta Kelahiran Anak;
  8. Pas Photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 5 (lima) lembar;
  9. Daftar Susunan Keluarga;
  10. Surat Kematian dari Instansi dan desa
  11. Surat keterangan kejandaan dari Kelurahan ;
  12. Foto copy sah Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
  13. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman tingkat berat
  14. DP3 tahun terakhir

 

DPCP( masing-masing dibuat rangkap 2 )

Persyaratan Permohonan Pensiun Dini

  1. Surat Permohonan dari Yang Bersangkutan dan Instansi;
  2. Foto Copy sah KARPEG;
  3. Foto Copy sah Karis/Karsu;
  4. Foto Copy sah SK CPNS ;
  5. Foto Copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
  6. Foto Copy sah Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;
  7. Foto Copy sah Surat Nikah;
  8. Foto Copy sah Akta Kelahiran Anak;
  9. Pas Photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 5 (lima) lembar;
  10. Daftar Susunan Keluarga;

( masing-masing dibuat rangkap 2 )

Persyaratan Permohonan Uang Duka

  1. Surat Permohonan dari Yang Bersangkutan dan Instansi;
  2. Foto Copy sah KARPEG;
  3. Foto Copy sah SK CPNS ;
  4. Foto Copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
  5. Foto Copy sah Surat Nikah;
  6. Foto Copy sah Akta Kelahiran Anak;
  7. Daftar Gaji Terakhir;
  8. Surat Kematian dari Instansi.

( masing-masing dibuat rangkap 2 )

Persyaratan Permohonan Bebas Tugas

  1. Surat Permohonan dari Yang Bersangkutan dan Instansi;
  2. Foto Copy sah KARPEG;
  3. Foto Copy sah SK CPNS ;
  4. Foto Copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
  5. Foto Copy SK Jabatan;
  6. Alamat Tempat Tinggal/Rumah;

( masing-masing dibuat rangkap 2 )

Persyaratan Permohonan Kenaikan Pangkat Anumerta

  1. Salinan sah SK. Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
  2. Berita Acara dari POLRI, Pamong Praja atau yang berwenang;
  3. Visum et repertum dokter pemerintah ;
  4. Salinan sah Surat Perintah Penugasan ( Surat Keterangan );
  5. Laporan tertulis dari Unit Kerja yang bersangkutan;
  6. Salinan sah Surat Keputusan Sementara.

( masing-masing dibuat rangkap 4 )