Penghargaan PNS Berprestasi

Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi

Dasar : PP No. 35 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009

Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Syarat Khusus Tanda Kehormatan berupa Satya Lancana Karya Satya adalah PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD RI Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun, dengan ketentuan :

  1. Dalam masa kerja secara terus menerus, PNS ybs tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
  2. Perhitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya Surat Keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerta di Instansi.
  3. Perhitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.

Persyaratan Usul Tanda Kehormatan SLKS yang harus dilampirkan       adalah :

  1. Blangko usul Pemberian SLKS yang ditanda tangani Kepala SKPD.
  2. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin.
  3. Fotocopi SK Pengangkatan Pertama ( CPNS ) dilegalisir
  4. Fotocopi SK Pangkat terakhir dilegalisir
  5. Fotocopi SK Jabatan terakhir dilegalisir
  6. Fotocopi Piagam SLKS yang pernah dimiliki
  7. Dibuat masing-masing rangkap 3 ( angka 1 s/d 6 ) dan dimasukkan dalam stofmap warna biru untuk Guru dan warna merah non guru.
  • Berkas Usulan diteliti BKD Kab. Batang
  • Usulan lengkap dikirim ke BKD Provinsi rangkap 2
  • Usulan turun diserahkan kepada ybs pada saat upacara-upacara hari besar yang diselenggarakan oleh Pemda.
  • Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS ( melalui Klinik BKD )

Dasar :

* Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Pasal 32 :

  • Ayat 1 : untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan PNS
  • Ayat 2 : usaha kesejahteraan meliputi program pensiun dan Tabungan Hari Tua ( THT ), asuransi kesehatan, Tabungan Perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra putri PNS.

*   PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur SOTK .

Yang berhak mendapat layanan Klinik :

  • Pegawai Pemerintah Kab. Batang dan keluarganya ( suami/istri dan anak )

Bentuk Pelayanan :

  • Pemeriksaan Kesehatan
  • Pemberian Resep Oleh Dokter
  • Pemberian obat-obatan ringan yang tersedia.

Fasilitas Layanan :

  • Tempat layanan di klinik BKD
  • Dokter/Tenaga Konsultasi dari Dinkes, yang ditunjuk ( Dokter dan perawat dari Puskesmas Batang I )
  • Tidak dipungut biaya ( gratis ).

Jadwal Layanan Klinik :

Waktu         : Senin s/d Kamis

Jam               : 09.00 s/d 11.00 WIB

Tempat       : Klinik BKD Kab. Batang ( Depan Ruang Pertemuan   Dahlia Setda Kab. Batang )

Klinik diresmikan tanggal 13 April 2009