Mutasi / Pemindahan

PROSES PEMINDAHAN

Dasar Hukum :

  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
  • Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

 

  1. PINDAH MASUK KAB. BATANG

1)  Permohonan Pribadi

  • Pemohon mengajukan permohonan pribadi secara tertulis ditujukan kepada Bupati Batang;
  • Dilaksanakan seleksi administrasi dan kajian oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang;
  • Diterbitkan jawaban dari hasil seleksi berupa surat persetujuan diterima atau jawaban ditolak;
  • Apabila pemohon mendapat jawaban persetujuan diterima, maka yang bersangkutan mengurus ke instansi asal baik ke Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota ataupun sampai ke Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi;
  • Surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dan atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi instansi asal dan rekomendasi persetujuan dari Bupati Batang disampaikan kepada Gubernur¬† untuk diproses kepindahan definitifnya ke Badan Kepegawaian Negara;
  • Setelah keputusan pindah dari Badan Kepegawaian Negara diterima oleh Bupati Batang melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas di instansi yang baru.

2) Permohonan Instansi

  1. Permohonan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dan atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi instansi asal, ditujukan kepada Bupati Batang dan atau Gubernur ;
  2. Gubernur menawarkan permohonan pindah tersebut kepada Bupati Batang;
  3. Dilaksanakan seleksi adminstrasi dan kajian oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang;
  4. Diterbitkan jawaban berupa surat rekomendasi diterima atau ditolak;
  5. Apabila permohonan diterima maka Gubernur akan memproses kepindahan definitifnya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN);
  6. Setelah keputusan pindah dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)) diterima oleh Bupati Batang lewat Kepala Badan Kepegawaian Daerah akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas di instansi yang baru.
  7. PINDAH KELUAR KAB. BATANG
  8. Pemohon mengajukan permohonan pindah keluar secara tertulis yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Instansi ditujukan kepada Bupati Batang;
  9. Dilaksanakan seleksi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang terhadap formasi dan kajian non teknis;
  10. Diterbitkan jawaban dari hasil seleksi berupa surat rekomendasi diloloskan atau ditolak;
  11. Apabila permohonan mutasi keluar diloloskan maka diterbitkan surat permohonan mutasi dari Bupati Batang kepada Gubernur untuk diproses lebih lanjut;
  12. Gubernur  menerbitkan surat penawaran pindah ke daerah yang dituju, untuk mendapatkan jawaban penerimaan atau penolakannya.
  13. Apabila diterima di daerah tujuan maka akan diproses SK kepindahan yang definitif oleh Badan Kepegawaian Negara dan Surat Tugas pada daerah tujuan mutasi.
  14. Diterbitkan surat pelepasan dan penyerahan dari Kabupaten Batang ke daerah tujuan mutasi.

 

  1. PINDAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BATANG
    1. Permohonan Perorangan
      • Pemohon mengajukan permohonan pindah kepada kepala SKPD asal.
      • Kepala SKPD meneruskan permohonan yang bersangkutan kepada Bupati Batang berupa rekomendasi tidak keberatan kalau yang bersangkutan pindah.
      • BKD membuat surat permohonan tanggapan kepada kepala SKPD yang dituju
      • Setelah ada tanggapan dari Kepala SKPD yang dituju, diterbitkan Keputusan Bupati Batang tentang Pemindahan PNS.
    2. Permohonan Instansi
      • Karena ada kepentingan dinas, Kepala SKPD mengusulkan PNS untuk dipindah ke unit kerja yang lain.
      • Setelah ada pertimbangan Tim Baperjakat, diterbitkan Keputusan Bupati Batang tentang Pemindahan PNS.

Lampiran permohonan

  • Fotocopy sah Karpeg
  • Fotocopy sah SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir
  • Fotocopy sah DP 3 Tahun terakhir
  • Daftar riwayat hidup
  • SK Jabatan Fungsional/ Inpassing bagi pemangku jabatan fungsional tertentu.