Jangan mudah percaya dengan oknum yang mengatasnamakan BKN Pusat atau BKD Kab. Batang yang menjanjikan pengalihan status Tenaga Honorer menjadi CPNS dengan meminta imbalan. - . . . . : : BKD Kabupaten Batang tidak membuka pendaftaran CPNS Formasi Umum pada tahun 2013 : : . . . .

PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

( Drs. BUDIYONO, MM – Kabid Mutasi  )

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dijelaskan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan PNS  dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Profesionalisme sesuai dengan Kompetensi, Prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan, serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, rasa atau golongan. Seluruh PNS pada dasarnya diangkat dalam suatu jabatan dan sekaligus menegaskan bahwa seluruh PNS hendaknya menduduki suatu jabatan. Jabatan dimaksud adalah Jabatan Struktural dan jabatan fungsional.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diangkat dalam jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Jabatan Struktural adalah  Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Sedangkan Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

1.  Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural antara lain dimaksudkan untuk membina Karier PNS dalam Jabatan Struktural dan kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eselon dan Jenjang pangkat jabatan struktural sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2002

NO

ESELON

JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG

TERENDAH

TERTINGGI

1

I a

IV/e

IV/e

2

I b

IV/d

IV/e

3

IIa

IV/c

IV/d

4

II b

IV/b

IV/c

5

III a

IV/ a

IV/b

6

III b

III/d

IV/a

7

IV a

III/c

III/d

8

IV b

III/b

III/c

9

Va

III/a

III/b

Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Struktural antara lain:

  1. Berstatus PNS
  2. Serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan
  3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan
  4. Semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir
  5. Memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan
  6. Sehat jasmani dan Rohani.

Selain persyaratan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian perlu memperhatikan faktor :

a. Senioritas dalam kepangkatan
b. Usia
c. Diklat  jabatan dan  Pengalaman

Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Baperjakat Kabupaten/Kota. Khusus untuk pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Struktural, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang ditingkatkan eselonnya, selambat-lambatnya 30 hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang. Demikian juga yang mengalami perubahan jabatan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dilantik dan diambil sumpahnya kembali.

Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural harus mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Artinya PNS dapat diangkat dalam jabatan struktural meskipun yang bersangkutan belum mengikuti dan lulus Diklatpim.
Namun demikian untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan menambah wawasan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap diharuskan untuk mengikuti dan lulus Diklatpim yang dipersyaratkan untuk jabatannya.

PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena beberapa hal antara lain :

  1. Mengundurkan diri dari jabatannya
  2. Mencapai Batas Usia Pensiun
  3. Diberhentikan sebagai PNS
  4. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional
  5. Cuti diluar tanggungan Negara kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan
  6. Tugas belajar lebih dari enam bulan
  7. Ada perampingan organisasi pemerintah
  8. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani

Hal lain yang ditetapkan perundangan yang berlaku. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara / Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya.
Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dianggap telah diberhentikan dari jabatan strukturalnya.

2.  Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pengangkatan PNS kedalam  jabatan fungsional pada instansi Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat  yang berwenang sesuai formasi yang ditetapkan. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi pemerintah.
Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan atau jabatan  fungsional keterampilan.
Jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknik analisis yang didasarkan atas didiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasar akreditasi tertentu.

Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan penanganan berdasar sertifikasi yang ditentukan.

Jabatan Fungsional keahlian dan keterampilan ditetapkan dengan kriteria :

  1. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas didiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi.
  2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
  3. Disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat keahlian dan tingkat keterampilan.
  4. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri.
  5. Jabatan fungsi tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional :

  1. Jabatan Fungsional Keahlian

Mensyaratkan kualifikasi professional dengan pendidikan serendah-rendahnya strata 1 (S1), Penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori sertametode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatn fungsional yang bersangkutan dan terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya, sedangkan jenjang jabatannya meliputi ;

  • Jenjang Utama
  • Jenjang Madya
  • Jenjang Muda
  • Jenjang Pertama
  1. Jabatan Fungsional Keterampilan

Mensyaratkan kualifikasi teknis professional dan/atau penunjang professional dengan pendidikan serendah-rendahnya SMU/SMA/SMK dan setinggi-tingginya Diploma III (D3), dengan kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi dan terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya, sedangka jenjangnya meliputi :

  • Jenjang Penyelia
  • Jenjang Pelaksana Lanjutan
  • Jenjang Pelaksana
  • Jenjang Pelaksana Pemula

 

Sedangkan Aturan Aturan Kepegawaian yang mendasari antara lain :

  1. Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 17 ayat (2)

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Pasal 5
Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah :

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil
  2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.
  3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.
  4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
  5. Memilki kompetensi jabatan yang diperlukan dan
  6. Sehat jasmani dan rohani

Pasal 6
Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan dan pengalaman yang dimiliki.

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Pasal 7 ayat 1, PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) sesuai dengan Kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Pasal 7A , PNS yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan / atau masih didudukinya kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden’’.

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS

Bab IV, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan dari Jabatan.

  1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penilaian Calon Sekda Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pejabat Eselon II.
  2. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002

KETENTUAN PELAKSANAAN PP 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 13 TAHUN 2002

  1. Keputusan Kepala BKN No.46A tahun 2003 tanggal 21 November 2003 Lampiran I I.Pendahuluan

Berdasarkan pasal 17 ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor ; 43 Tahun 1999 ditentukan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Jabatan  Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melak sanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
    Pada Bab III “Wewenang Penetapan Rumpun Jabatan Fungsional, Jabatan Fungsional Dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Serta Instansi Pembina Jabatan Fungsional.  Pada (Pasal 4, 5, 11 )

 

Demikian, semoga bisa menjadi tambahan wawasan dalam kepegawaian.