Izin Perkawinan dan Perceraian

  1. Izin Perkawinan

Izin Perkawinan lebih dari 1 (Satu) kali bagi Pegawai Negeri Sipil  berdasarkan pada :

  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
  3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

 

Dalam Pasal 4 huruf  PP 45 Tahun 1990

  • PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
  • PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat
  • Permintaan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis
  • Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

 

Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) PP 10 Tahun 1983

Syarat alternatif sebagai berikut :

  1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  2. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau
  3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

 

Syarat Kumulatif sebagai berikut :

  1. Ada persetujuan tertulis dari isteri
  2. PNS Pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  3. Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

 

Syarat pengajuan izin perkawianan lebih dari satu sebagai berikut :

  1. Surat permohonan dari yang bersangkutan disertai dengan alasan
  2. Surat persetujuan tertulis dari isteri bernateri
  3. Surat pernyataan berpenghasilan cukup untuk membiayai lebih dari dari seorang istri dan anak-anaknya
  4. Surat keterangan pajak penghasilan
  5. Surat pernyataan siap berlaku adil bermaterai
  6. BA hasil pemeriksaan dari atasan langsung yang bersangkutan pemohon dan termohon
  7. Surat pengantar dari Ka. SKPD kepada Bupati Batang tembusan BKD Kab. Batang

 

  1. Izin Perceraian

Izin perceraian diberikan bagi PNS yang mengajukan gugat cerai terhadap isterinya, apabila keduanya sama-sama sebagai PNS selaku Pengugat akan diberikan Izin Perceraian sedangkan PNS yang Tergugat mendapatkan Surat Keterangan. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, permintaan untuk memperoleh izin diajukan secara tertulis dan dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian dimaksud.

PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat, PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah yaitu salah satu atau lebih alasan yaitu :

  1. Salah satu pihak berbuat zina yang dibuktikan dengan :
  2. Keputusan Pengadilan
  3. Surat Keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat serendah-rendahnya Camat.
  4. Perzinahan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan
  5. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan :
  6. Surat Pernyataan dari (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu diketahui Camat
  7. Surat keterangan dari Dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan,yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki
  8. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, surat pernyataan dari Kepala Desa/Kelurahan diketahui Camat
  9. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  10. Salah satu pihak melakukan KDRT yang dibuktikan dengan visum dari dokter Pemerintah
  11. Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Desa/Kelurahan yang disahkan oleh Camat

 

Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya dengan ketentuan :

  1. Apabila anak ikut bekas isteri maka pembagian gajiditetapkan sebagai berikut :
  2. Sepertiga gaji untuk PNS pria yang bersangkutan
  3. Sepertiga gaji untuk bekas isterinya
  4. Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas isterinya
  5. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk PNS pria dan setengah untuk bekas isterinya
  6. Apabila anak ikut PNS Pria pembagian gajinya :
  7. Sepertiga gaji untuk PNS pria yang bersangkutan
  8. Sepertiga gaji untuk bekas isterinya
  9. Sepertiga untuk anaknya yang diterimakan kepada PNS pria
  10. Apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas isteri maka 1/3 (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak

 

Persyaratan pengajuan izin untuk melakukan percerai selaku Penggugat

  1. Surat permohonan dari PNS dengan alasan dilampiri surat keterangan sesuai alasan dalam pengajuan permohonan cerai
  2. Foto copy SK pangkat terakhir
  3. Foto copy Akta Nikah
  4. Foto copy KK
  5. BA dari SKPD selaku atasan terdiri dari BA Penggugat dan BA Tergugat
  6. Pengantar dari ka. SKPD kepada Bupati Batang tembusan Kepala BKD Batang

 

Surat keterangan bagi PNS yang digugat cerai baik oleh Suami atau isteri maka yang bersangkutan akan diterbitkan Surat Keterangan dari pejabat (Bupati)

Dengan melaporkan kepada Bupati dilampiri berkas sebagai berikut :

  1. Pengantar dari Ka SKPD kepada Bupati Batang tembusan Ka BKD Kab. Batang
  2. Foto kopy Relaas dari Pengadilan Agama
  3. Foto copy Akta Nikah
  4. Foto copy SK terakhir
  5. Foto copy KK